Indonesia dan Libya sama-sama menjadi anggota Gerakan Non-Blok (GNB), perkumpulan dari sekitar 120 negara yang dalam dunia diplomasi sering dikategorikan negara sedang berkembang atau sebetulnya lebih tepat diartikan sebagai negara miskin.
Kendati sama-sama anggota GNB, selama Indonesia dipimpin Soeharto (1966 - 1998), hubungan kedua negara tidak bisa dikatakan harmonis. Bahkan lebih cocok disebut berkendala serius.
Padahal secara logika, sebetulnya Indonesia-Libya dapat bersahabat dengan baik. Sebab selain sama-sama menjadi anggota GNB, dua-duanya juga anggota OKI (Organisasi Konperensi Islam).
Di bidang ekonomi, sebelum Indonesia keluar dari OPEC ( Organization of Petroleum Exporting Countries/Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak), keduanya menjadi anggota aktif dalam organisasi yang bermarkas besar di Wina, Austria tersebut.
Dalam sejarah kepemimpinan antara Kolonel Khadafy dengan Jenderal Soeharto terdapat persamaan yang indentik. Keduanya militer tulen. Kalau Khadafy naik ke kekuasaan melalui kudeta resmi, Soeharto menggantikan Soekarno lewat kudeta lunak.
Karakter otoriter, juga sama dimiliki oleh mereka berdua. Tetapi seperti apa yang dapat disaksikan atau dibaca dari catatan sejarah hubungan kedua negara, modal di atas, tidak membuat Indonesia- Libya dekat. Hubungan bilateral RI dan Libya, benar-benar berjarak jauh seperti letak Jakarta dan Tripoli yang terpisah ribuan kilometer.
Kabar yang pernah beredar hampir 20 tahun lalu menyebutkan, penyebab renggangnya hubungan Soeharto dan Khadafy, antara lain dipengaruhi oleh aliansi kedua Presiden dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia.
Soeharto lebih beraliansi ke Amerika Serikat. Bahkan dalam konteks yang ekstrim, Soeharto di mata Khadafy merupakan "antek" Amerika Serikat. Khadafy menilai Soeharto menjatuhkan Presiden Soekarno, tokoh Asia yang dia kagumi atas bantuan AS. Sementara Khadafy sudah memposisikan AS sebagai pihak yang tidak sejalan dengan ideologi pemerintahannya.
Itulah sebabnya Khadafy yang lebih dekat dengan Uni Sovyet (sekarang Rusia), pihak yang paling dimusuhi AS, makin jauh dengan Indonesia. Jadi disengaja atau tidak faktor hubungan Soviet-AS di era Perang Dingin (1960-1989), pada akhirnya sangat menentukan kondisi hubungan Indonesia-Libya.
Selain masalah di atas, hubungan Indonesia-Libya bertambah renggang, karena di era Soeharto beredar luas kabar yang menyebutkan, kelompok separatis yang ada di Aceh, banyak dilatih di Libya.
Kebenaran atas informasi ini tidak pernah diklarifikasi. Tetapi setidaknya Indonesia atau Jakarta mencurigiai Libya, sementara Tripoli pun merasakan adanya kecurigaan tersebut.
Situasinya mengalami sedikit perubahan ketika Perang Dingin baru saja berakhir. Pada KTT GNB 1989 di Beograd, Yugoslavia (sekarang Serbia), Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah KTT GNB berikutnya (1992). Penetapan ini mau tidak mau membuat Soeharto harus merangkul semua pemimpin Afrika dan Asia yang di era Soekarno menjadi basis bagi berdirinya GNB.
Otomatis Libya yang terletak di Afrika Utara, ikut dirangkul. Termasuk Palestina dan Afrika Selatan yang belum merdeka tapi sudah memiliki pemimpin. Yasser Arafat dari Palestina dan Nelson Mandela Pimpinan Partai Afrika Bersatu yang memerdekakan Afrika Selatan April 1994. Kemudian Kuba yang dipimpin Fidel Castro.
Cara yang dilakukan Indonesia dengan menawarkan pembukaan hubungan diplomatik. Kepada Tripoli misalnya Indonesia langsung menyatakan kesediaan membuka KBRI di sana. Libya juga melakukan resiprokal, hal yang timbal balik.
Maka beberapa bulan sebelum KTT GNB Jakarta dibuka September 1992, kedua negara mengakreditasi Duta Besar masing-masing.
Bagi Indonesia, jelas. Kehadiran Presiden Moammar Khadafy di KTT GNB Jakarta, sangat penting. Khadafy dengan penampilannya sebagai tokoh GNB di Beograd, bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa GNB punya ikon baru. Dengan kehadirannya di Jakarta, Khadafy akan menjadi inceran media-media internasional.
Ditambah lagi pada waktu itu Indonesia sudah mengundang Fidel Castro, Yasser Arafat dan Nelson Mandela, maka KTT GNB Jakarta diperhitungkan bakal menjadi pertemuan dunia yang akan mengangkat derajat GNB dan Indonesia tentunya.
Digabung dengan kehadiran Sekjen PBB Butros-Butros Ghali dari Mesir yang pada saat itu juga sedang menjadi salah satu ikon dunia, maka KTT GNB Jakarta, diperhitungkan bakal memberi resonansi besar kepada dunia.
Tidak heran ketika rencana kehadiran Khadafy, Castro, Arafat, Mandela serta Sekjen PBB di Jakarta, makin santer diberitakan, sejumah media utama Barat di antaranya televisi CNN, langsung memesan tempat di lokasi KTT, Jakarta Convention Center (JCC).
Namun begitu ada kepastian hanya Butros Ghali dan Arafat yang hadir di antara tokoh yang disebutkan di atas, maka secepat itu pula media-media Barat membatalkan agenda peliputan mereka terhadap KTT GNB.
Konon pembatalan Khadafy ke KTT GNB Jakarta antara lain dipicu oleh analisa para pembantunya, bahwa Indonesia ingin memanfaatkan dirinya untuk kepentingan panggung Soeharto.
Soeharto, lewat GNB 1992, ingin dicatat sebagai tokoh Indonesia yang telah membesarkan GNB. Soeharto lebih besar karyanya dibanding Soekarno. Ini yang dibaca Khadafy.
Sebab pada 1992 itu, posisi GNB sedang pamor-pamornya. Kemenangan AS atas Uni Sovyet dalam Perang Dingin, oleh bangsa-bangsa di Asia dan Afrika bahkan diartikan sebagai kemenangan GNB. Selama Perang Dingin itu, Blok Barat (AS) menaklukkan Blok Timur (Sovyet). Tetapi pemenang ril dari pertarungan dua blok itu justru Non-Blok.
Praktis dengan batalnya Khadafy hadir di Jakarta, semenjak KTT GNB tersebut, hubungan diplomatik Indonesia dan Libya seperti berjalan di tempat. Hubungan kedua negara kembali memasuki babak baru, ketika Indonesia dipimpin Megawati Soekarnoputri. Adalah Presiden Megawati yang terbang ke Tripoli, seusai mengikuti Sidang Umum PBB September 2003.
Dari kunjungan itu banyak komitmen yang dibuat oleh kedua pemimpin. Khususnya dalam kerjasama ekonomi. Namun kini dengan jatuhnya Khadafy, dikuatirkan kerjasama itu akan mengalami gangguan atau terkena imbas.
Selain faktor politik di Libya masih belum cukup kondusif dan belum tahu kapan bisa normal, Indonesia sendiri kelihatannya cukup sibuk dengan persoalan-persoalan domestik.
Namun secara logika, antara pemerintahan baru di Tripoli dengan Jakarta, sebetulnya memiliki modal yang cukup kuat untuk mengembangkan kerja sama yang sudah ada. Sebab rezim baru di Tripoli, secara "obvious" beraliansi sama dengan pemerintahan di Jakarta, pimpinan SBY.
Paling tidak rezim Libya Baru, tidak bisa lagi secara sepihak menuding Presiden SBY sebagai "antek" AS. Mengapa? Karena Tripoli sendiri jelas sekali sudah sebagai antek dan jaringan baru AS di negara Afrika Utara itu.
Sumber : Detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar